pemerintahan

  Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin serta Ketua Tubuh Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjawab simpang siur yang berlangsung tentang jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja yang sebetulnya. Di gantian pertama kali, Azis Syamsuddin memperjelas jika UU Cipta Kerja yang sah cuman berisi 488 halaman. Tetapi, jika ditambah lagi jumlah halaman keterangan UU Omnibus Law itu, totanya jadi 812 halaman. "Jika hanya di UU Cipta Kerja, cuman hanya 488 halaman. Ditambahkan keterangan jadi 812 halaman," kata Azis diambil dari Di antara, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Azis menerangkan jika di saat bahasan di Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, margin kertas masih ukuran biasa (A4). Selanjutnya, saat draf dibawa ke Sekretariat Jenderal DPR RI, ketetapan margin harus mengikut standard yang disetujui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembangunan Ketentuan Perundang-Undangan, karena itu margin kertas ditukar jadi ukuran Legal. Itu kenapa pengakuan Sekretaris Jenderal DPR RI Indr...

 Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyorot penangkapan beberapa pejabat Konsolidasi Tindakan Selamatkan Indonesia (KAMI). Menurut dia, hal itu adalah ujian untuk demokrasi. Untuk dipahami, beberapa figur KAMI yang diamankan adalah Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat serta Anton Permana. Mereka dibawa ke Mabes Polri. "Ini ujian untuk demokrasi. Seluruhnya penangkapan perlu dilandasi etika hukum yang keras," kata Mardani ke reporter, Rabu (14/10/2020). Menurutnya, sejauh ini UU ITE seringkali menjadi landasan penangkapan. Walau sebenarnya, harusnya didudukkan proporsinya sesuai hak landasan kebebasan sampaikan opini serta hal berserikat. "Kami, PKS telah menggagas supaya ada koreksi dalam Klausal UU ITE terutamanya yang seringkali menjadi landasan penangkapan atau proses hukum berbasiskan posting di media sosial," sebut anggota DPR itu. Mencari Peluang Agar Dapat Menang Bermain slot online  Mardani malas menyangka apalah penangkapan itu ialah...

 Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpolemik masalah dalang rusuhnya tindakan demonstrasi RUU Cipta Kerja. Berkaitan hal itu, ia diharap hentikan ceritanya. "PPP meminta disudahi saja masalah masalah yang berpangkal di masalah dakwaan Pak SBY untuk artis atau dalang demonstrasi anti RUU Cipta Kerja," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani ke merdeka.com, Rabu (14/10/2020). Menurutnya, pemerintahan jelas sudah tidak ada yang mendakwa SBY untuk dalang rusuhnya tindakan demonstrasi RUU Cipta Kerja. Bahkan juga menurut dia, SBY atau Demokrat tidak jelas siapa yang mendakwa dari pemerintahan. "Kebalikannya baik Pak SBY atau rekan-rekan PD (Partai Demokrat) pun tidak mengatakan dengan jelas siapa dari kelompok pemerintah yang mendakwa beliau jadi artis atau dalang demonstrasi itu," papar Arsul. Hal seirama dikatakan oleh Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno. Menurutnya, selama ini tidak ada yang mendakwa SBY serta Demokrat. "Pokoknya, tidak ada yang me...

  Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani berasa prihatin, karena tindakan demonstrasi ditambah menampik RUU Cipta Kerja berbuntut kekacauan. Ia mengharap, dalam berunjuk rasa, dapat diutarakan dengan nyaman serta aman. "Kedukaan ini tentunya jadi suatu hal yang perlu, sebab arah dari demonstrasi itu ialah sampaikan hati, supaya hati mengenai masalah yang disampaikan itu dapat tersingkap," kata Ahmad Muzani dalam penjelasannya," Rabu (14/10/2020). Menurutnya, bila dikatakan dengan gaduh seperti RUU Cipta Kerja tempo hari, pesan yang dikatakan jadi bias. Mencari Peluang Agar Dapat Menang Bermain slot online  "Tetapi selanjutnya sebab berlangsungnya beberapa jenis gesekan, pada akhirnya apa sebagai inspirasi malah jadi bias," jelas Ahmad Muzani. Ahmad Muzani prihatin atas penangkapan beberapa aktivis, salah satunya Jumhur Hidayat serta Syahganda Nainggolan dan belasan anggota Pergerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) serta Pelajar Islam Indonesia (PII) oleh faksi berwajib Ra...

 Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena mengharap, polisi menginvestigasi habis berkaitan ambulans yang trending waktu demonstrasi RUU Cipta Kerja, disangka memasok batu untuk pendemonstrasi. "Kepolisian harus tindak tegas dengan hukum seluruh pihak, dimulai dari yang memakai, sampai pemilik ambulans yang dialih-fungsi dari peranan sosial jadi media berlindung untuk lakukan kejahatan," kata Melki dalam penjelasannya, Rabu (14/10/2020). Ia menjelaskan, sebenarnya mobil ambulans itu tidak pantas disalahgunakan. Terutama bagi jadwal politik seperti disangka memasok batu waktu demonstrasi RUU Cipta Kerja. "Ke siapa saja pemilik mobil ambulans itu, ingin itu parpol bahkan juga beberapa politikus sekalinya. Harus ditindak dengan hukum bila jadikan mobil ambulans untuk media politik yang keliru," papar Melki. Mencari Peluang Agar Dapat Menang Bermain slot online  Ia minta Kepolisian menginvestigasi habis masalah mobil ambulans itu. Hal tersebut buat ungkap sangkaan ada...