SBY Diminta Berhenti Berpolemik Soal Dalang Rusuh Demo RUU Cipta Kerja
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpolemik masalah dalang rusuhnya tindakan demonstrasi RUU Cipta Kerja. Berkaitan hal itu, ia diharap hentikan ceritanya.
"PPP meminta disudahi saja masalah masalah yang berpangkal di masalah dakwaan Pak SBY untuk artis atau dalang demonstrasi anti RUU Cipta Kerja," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani ke merdeka.com, Rabu (14/10/2020).
Menurutnya, pemerintahan jelas sudah tidak ada yang mendakwa SBY untuk dalang rusuhnya tindakan demonstrasi RUU Cipta Kerja. Bahkan juga menurut dia, SBY atau Demokrat tidak jelas siapa yang mendakwa dari pemerintahan.
"Kebalikannya baik Pak SBY atau rekan-rekan PD (Partai Demokrat) pun tidak mengatakan dengan jelas siapa dari kelompok pemerintah yang mendakwa beliau jadi artis atau dalang demonstrasi itu," papar Arsul.
Hal seirama dikatakan oleh Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno. Menurutnya, selama ini tidak ada yang mendakwa SBY serta Demokrat. "Pokoknya, tidak ada yang mendakwa dengan jati diri serta detail spesial" kata Hendrawan.
Mencari Peluang Agar Dapat Menang Bermain slot online Ia malah mengkritik balik Demokrat, yang dianggat tengah salto politik berkaitan RUU Cipta Kerja ini. "Di bahasan, Demokrat terus mengatakan keutamaan reformasi susunanal dilaksanakan jangan setengah-setengah. Harus habis serta fundamental. Mendadak diakhir berkesan kembali. Jadi ada kesan-kesan musang berbulu domba," papar Hendrawan.
Sesaat, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid minta SBY serta Demokrat stop untuk sama-sama berprasangka buruk. Rakyat perlu ketenangan serta persatuan.
"Silahkan kita hentikan sama-sama berprasangka buruk serta sama-sama fitnah, rakyat perlu keteladanan serta ketenangan dalam persatuan," kata Jazilul.
Ia juga memperjelas, seandainya memang benar ada dalangnya, sudah pasti ditindak oleh faksi kepolisian. "Jika ada dalang yang disangka, karena itu disingkap saja serta diolah dengan hukum, supaya tidak memunculkan pertaruhan bahkan juga ada faksi yang berasa tertuduh," kata Jazilul.
Awalnya, Menko Polhukam Mahfud Md memperjelas pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi tidak sempat menunjuk Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalang dibalik tindakan tolak UU Cipta Kerja.
Pengakuan Mahfud itu sekalian menjawab ciutan politisi Partai Demokrat Andi Arief dalam sosial media Twitter. Andi Arief minta supaya pemerintahan meluruskan rumor berkaitan SBY serta AHY dalang dibalik tindakan.
"Klarifikasi jenis apakah yang diharap Mas @AndiArief__? Tidak seorang juga antara kami sempat katakan Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membayar unras," tutur Mahfud dalam account Twitternya @mohmahfudmd seperti diambil Rabu (14/10/2020).
Berasa pemerintah Jokowi tidak sempat menunjuk SBY serta AHY untuk dalang dibalik demonstrasi, Mahfud selanjutnya minta Andi Arief menerangkan kapan pemerintahan Jokowi menunjuk pejabat Demokrat.
"Kebalikannya, tolong diklarifikasi kapan kami katakan demikian. Jika ada kelak kami tuntaskan. Itu kan cuman di sosmed2 yang tidak jelas," Mahfud menambah.
